Administrasi Manajemen Pendidikan

Administrasi Manajemen Pendidikan

Oleh: Ahmad Fauzi Novalia Etika, S.Pdi.,M.Pd.,MM.

BAB I

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami pengertian administrasi, proses administrasi, bidang garapan ilmu administrasi dan pendekatan-pendekatan administrasi dalam dunia pendidikan.

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Menjelaskan pengertian administrasi

• Menjelaskan proses administrasi yang baik, bidang garapan ilmu administrasi dan pendekatan-pendekatan administrasi dalam pendidikan

• Menjelaskan perbedaan administrasi dan manajemen dalam pendidikan

1. Konsep Administrasi Pendidikan

1. Pengertian Administrasi Pendidikan

Administrasi secara harfiah berdasar dari kata “administrasi” berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa inggris yang berarti “ke”atau”kepada”. Dan kata ministrare sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti ”melayani, membantu dan mengarahkan”. Dalam bahasa inggris to administer berarti pula ”mengatur, memelihara dan mengarahkan”.

Jadi kata”administrasi” secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, malayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan. (Purwanto:1:2007).

Sementara administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan.

Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi didalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat didalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi dan dikoordinasikan secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dapat dimanfaatkan secara efisien.

Dalam pengertian yang luas ini, istilah administrasi juga dapat diartikan sebagai berikut: “Administrasi adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersam yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien”.

Dalam batasan tersebut di atas, makna administrasi dapat diuraikan paling tidak menjadi lima pengertian pokok, yaitu :

1. Administrasi merupakan kegiatan atau kegiatan manusia

2. Rangkaian kegiatan itu marupakan suatu proses/pengelolaan dari suatu kegiatan yang kompleks, oleh sebab itu bersifat dinamis

3. Proses administrasi dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi

4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.(Tsauri:2:2007)

Pada aspek yang lain administrasi pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan perencanaan (planning); pengaturan (organizing); menggerakkan (actuating); pengawasan (controlling) sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan.

Pengertian administrasi pendidikan telah diungkapkan oleh beberapa ahli, dipandang dari fokus yang berbeda sesuai dengan konsep teoretis yang melandasinya.

1. Tephen J. Knezeich (1984:9) dalam buku Administration of Public Education mendefinisikan bahwa: Educational administration is a specialized set of organizational functions whose primary purposes are to insure the efficient and effective delivery of relevant educational service as well as implementation of legislative policies through planning, decision making, and ledership behavior that keeps the organizations focused on predetermined objectives, provides for optimum allocation and most productive uses, stimulates and coordinated professional and other personnel to produce a coherent social system and desirable organizational climat, and facilitates determination of essential changes to satisfy future and emerging needs of student and society.

2. Hadari Nawawi (1981 : 11) mengemukakan administrasi pendidikan, adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan, secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal.

3. Engkoswara (1987:1) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasanya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif”. Selanjutnya mengatakan penataan mengandung makna, “mengatur, manajemen, memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, atau membina”. Adapun sumber dayanya terdiri dari; (1) sumber daya manusia (peserta didik, pendidik, dan pemakai jasa pendidikan), (2) sumber belajar atau kurikulum (segala sesuatu yang disediakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan), dan (3) fasilitas (peralatan, barang, dan keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya pendidikan). Tujuan pendidikan yang produktif berupa prestasi yang efektif, dan suasana atau proses yang efisien.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang produktif dapat dilihat dari sudut administratif, psikologis, dan ekonomis. Hal ini didasarkan pada pendapat Allan Thomas (1971 : 12-23) bahwa pendidikan yang produktif memiliki tiga fungsi yaitu; (1) the administrator’s production function (PF1), (2) the psychologist production function (PF2) and the economicst’s production function (PF3).

Pendapat yang telah diuraiakan, mengandung kesamaan yang intinya menyangkut; (1) tujuan pendidikan, (2) manusia yang melakukan kerjasama, (3) proses sistemik dan sistematik, (4) sumber-sumber yang didayagunakan. Dengan demikian bahwa administrasi pendidikan dapat diartikan, sebagai suatu cabang ilmu admistrasi yang mempelajari penataan sumberdaya menyangkut; manusia, kurikulum atau sumber belajar dan dana, serta upaya penetapan pencapaian tujuan secara optimal dalam iklim organisasi yang harmonis dan dinamis.

Makna dari uraian tersebut, menunjukkan kompleksitas aktivitas yang saling ketergantungan. Administrasi pendidikan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil, dan iklim organisasi yang kondusif, serta menentukan perubahan esensial fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat dimasa depan.

2. Proses Administrasi Pendidikan

Pengertian dari konsep administrasi pendidikan yang telah dipaparkan, memberikan implikasi terhadap aspek-aspek yang terkait dalam suatu lingkungan lembaga pendidikan, baik secara makro, messo maupun mikro untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya yang sesuai dengan fungsi-fungsi administrasi baik dipandang dari sistem, sub sistem, komponen, dimensi, unsur dan kriteria. Administrasi sebagai salah satu alat dalam organisasi, perilaku administrasi sangat ditentukan oleh perilaku personil yang terlibat di dalamnya. Perilaku personil dalam suatu organisasi, ditetapkan melalui perangkat aturan, perangkat tugas dan mekanisme. Adapun secara sederhana perilaku tersebut mengarah pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses administrasi pendidikan diperlukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan, salah satu pendekatan yaitu pendekatan terpadu. Konsep pendekatan administrasi terpadu ialah suatu pendekatan yang dilandasi oleh norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi. Pendekatan terpadu melibatkan dimensi serta optimalisasi fungsi koordinasi,dan pelaksanaannya ditunjang dengan konsep manajemen partisipatif. Konsep manajemen partispasif, mempunyai dimensi konteks, tujuan dan lingkungan. Hal itu dikembangkan menjadi suatu proses dalam administrasi pendidikan terpadu yang intinya ada keterlibatan semua pihak yang terkait dalam organisasi pendidikan. John M.Cohen dan Norman T.Uphoff (1977:6-8) mengungkapkan bahwa kerangka kerja secara koordinasi dalam suasana partisifasif mempunyai tiga dimensi yakni;Context of participation may affect its extent and subtance; to understnad this context, we suggest analysis of the nature of the development task at hand and the most slient features of the environment in projects are undertaken.

Kerangka kerja tersebut, menunjukkan bagaimana suatu pengembangan program dilakukan, melalui pendekatan partisipasi. Partisipasi dari instrumental yang ada seperti konstitusi, keterlibatan masyarakat, kelompok atau personal. Kondisi ini,tergantung pada keterlibatan dalam ; (a) pengambilan keputusan; (b) pelaksanaan keputusan; (c) manfaat adanya partisipasi; dan (d) keterlibatan dalam evaluasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, tampak bahwa proses administrasi merujuk pada aktivitas pencapaian tujuan. Proses tersebut, diperlukan berbagai pendekatan yang selaras dengan karakteristik suatu organisasi, yang mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan serta strategi pencapaiannya.

3. Bidang Garapan Administrasi Pendidikan

Administrasi pada hakikatnya merupakan suatu alat dalam mengelola dan menata sumber daya pendidikan, seperti guru, tenaga administrasi, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, siswa, tata laksana pendidikan dan lingkungan pendidikan. Hadari Nawawi (1989:15) mengklasifikasikan garapan administrasi pendidikan ke dalam dua bidang, yakni (1) bidang manajamen administratif, (2) bidang manajemen operatif. Bidang manajemen administratif memfokuskan pada kegiatan; perencanaan; organisasi, bimbingan/pengarahan; koordinasi dan pengawasan serta komunikasi. Adapun manajemen operatif memfokuskan pada kegiatan tata usaha perbekalan, kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat.

Fungsi-fungsi administrasi pendidikan, tidak mungkin dapat melibatkan berbagai pihak tanpa adanya suatu legalitas yang dianut oleh suatu institusi, termasuk lembaga pendidikan jalur sekolah.

2. Strategi dan Pendekatan Administrasi Pendidikan

1. Organisasi Pendidikan Sebagai Sistem

Organisasi merupakan suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut, sejalan dengan Richard L.Daft (1986:9) mengemukakan bahwa “Organizations are social entities that are goal-directed, deliberately structured activity systems with and identifiable boundary”. Pengertian itu, merupakan inti dari organisasi, yang pada dasarnya dapat diidentifikasi ada empat elemen yakni;

• Social Entities. Organisasi terdiri orang-orang dan kumpulan orang-orang, yang saling berinteraksi satu sama lainnya untuk melakukan fungsi-fungsi esensial dalam organisasi.

• Goal Directed. Organisasi ada karena adanya tujuan. Anggota yang terkait berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun mungkin setiap anggota mempunyai tujuan yang berbeda dengan organisasi, dan mungkin pula memiliki tujuan, namun secara totalitas tujuan tersebut harus terpenuhi demi organisasi tanpa harus terganggu atau berhenti eksistensinya. Deleberately Structures Activity System Aktivitas dalam organisasi diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas. Tugas organisasi meliputi bagian-bagian dan merupakan rangkaian aktivitas yang terpisah. Pembagian tugas dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dalam proses, hal itu melalui struktur yang ditandai dengan mekanisme koordinasi yang diarahkan pada kelompok dan bagian-bagian yang terpisah dalam organisasi.

• Identifiable Boundary; Anggota organisasi normalnya memiliki komitmen atau kontrak untuk dikonstribusikan pada organisasi, yang konsekuensinya anggota mengharapkan imbalan berupa gaji atau upah, prestise serta kebutuhan lainnya. Elemen-elemen tersebut, hakikatnya merupakan landasan pemahaman bagi pelaku dalam berperilaku secara konseptual di dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan. Organisasi dipandang sebagai sistem, sebab merupakan serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk mentrasnferkan serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan realitas dari ketergantungan organisasi terhadap lingkungan. Masukan terhadap sistem organisasi mencakup perangkat lunak dan keras, selaras dengan perkembangan yang terjadinya pada lingkungan. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap transformasi dalam sistem sesuai dengan tuntutan keluaran.

2. Strategi Sekolah

Hakikat dari strategik adalah cara berpikir manusia yang sistematis. Akhir-akhir ini cara berpikir tersebut, telah berkembang menjadi suatu landasan konseptual manajemen. Kenneth Primozic (1991) menggolongkan berpikir manusia yakni “secara mekanik, intuisi dan strategik”. Cara berpikir tersebut, salah satunya yang kreatif dan dinamis selaras dengan perkembangan yang terjadi dalam suatu kondisi. Agustinus SW (1996 : 4) menjelaskan bahwa karakteristik masalah strategik manyangkut, orientasi ke masa depan; berhubungan dengan unit-unit kegiatan yang kompleks; perhatian manajemen puncak; pengaruh jangka panjang; dan alokasi sumber-sumber daya. Dengan demikian berpikir strategik, berkenaan dengan banyak pilihan sebagai alternatif pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah diperlukan seperangkat kemampuan analisis yang tepat dan cermat untuk memperkecil tingkat kesalahan yang timbul di masa depan. Rowe (1990) mengemukakan ada tiga langkah utama pendekatan strategis dalam konteks manajemen, meliputi; (1) strategic planning, sebagai dokumen formal, (2) strategic management, sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan, dan (3) strategic thinking, sebagai kerangka dasar untuk menilai kebutuhan, merumuskan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai secara berkesinambungan.

Strategic planning merujuk pada adanya keterkaitan antara internal strengths dengan external needs. Dalam hal ini, strategi mengandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, pertimbangan ekonomis dan finansial, serta analisis terhadap rencana tindakan yang lebih rinci. Kerangka kerja strategic management yang dikemukakan Rowe (1990) terdiri atas empat komponen utama yaitu; stratgeic planning, organizational structure, strategic control, dan resource requirements. Lebih lanjut dikatakan bahwa strategic management merupakan suatu proses dalam mengelola keempat gugus komponen tersebut. Keempat gugus komponen yang harus dikelola tersebut, aktivitas kuncinya terletak pada strategic planning, sebab pada fase ini dilakukan analisis terhadap tantangan dan peluang eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Strategic management berfungsi untuk mengarah-kan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, fisik dan keuangan, untuk mencapai interaksi optimal dengan lingkungan eksternalnya.

3. Efektivitas dan Efisiensi Sekolah

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator dari produktivitas. Efektivitas mengacu kepada pencapaian target secara kuantitas dan kualitas suatu sasaran program. Makin besar persentase target suatu program yang tercapai makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, sedangkan efisiensi merupakan refleksi hubungan antara output dan input yang bersifat kuantitas. Efisiensi berkaitan dengan besarnya input untuk menghasilkan output dan besarnya tingkat pemborosan. Efektivitas merupakan refleksi kemampuan untuk mempengaruhi terjadinya suatu produk. Keefektivitan menunjukkan besarnya pengaruh terhadap suatu proses produksi.“Effectiveness quantityxquality, and if either is zero there is no effectiveness”. (Holzer and Nagel, 1984). Jadi keefektivitan suatu usaha secara implisit mengandung makna kuantitas dan kualitas.

Achmad Sanusi (1988) dalam sistem manajemen pendidikan di Indonesia efektivitas menekankan kepada relevansi dan adaptabilitas suatu keputusan dalam rencana dan program terhadap dinamika nilai-nilai dalam hubungan interpersonal pegawai serta lingkungan budayanya. Efisiensi diartikan sebagai bentuk upaya untuk mengukur dan menguji secara empiris hubungan antara input dan output. Dari sisi produk efisiensi terjadi apabila biaya yang dikeluarkan minimal dan mendatangkan keuntungan yang sepadan. Efisiensi menunjukkan secara tegas garis pembatas antara sejumlah biaya maksimum untuk membiayai beberapa input secara kuantitas dan proporsional sehingga menghasilkan sejumlah output menurut standar mutu yang telah ditetapkan.

Djam’an Satori (2000) mengemukakan sekolah efektif dalam perspektif manajemen, merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya jika dilihat dalam perspektif ini, dimensi dan indikator sekolah efektif dapat dijabarkan sebagai berikut :

• Layanan belajar bagi siswa; Dimensi ini mencakup seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan mutu pengalaman belajar.

• Mutu mengajar guru; Aspek ini merupakan refleksi dari kinerja profesional guru yang ditunjukan dalam penguasaan bahan ajar, metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan interkasi dan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi hasil belajar. Indikator mutu mengajar dapat pula dilihat dalam dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa bermasalah, program pengayaan, analisis tes hasil belajar, dan sistem informasi kemajuan/prestasi belajar siswa.

• Kelancaran layanan belajar mengajar; Sesuai dengan jadwal layanan belajar mengajar merupakan “core bussiness” sekolah. Bagaimana kelancaran layanan tersebut, sesuai dengan jadwal yang telah disusun merupakan indikator penting kinerja manajemen sekolah efektif. Adanya gejala “kelas bebas” karena guru tidak masuk kelas atau para siswa tidak belajar disebabkan oleh interupsi rapat sekolah atau kegiatan lainnya, merupakan keadaan yang tidak boleh dianggap wajar. Umpan balik yang diterima siswa; Siswa sepatutnya memperoleh umpan balik yang menyangkut mutu pekerjaannya, seperti hasil ulangan, ujian atau tugas-tugas yang telah dilakukannya.

• Layanan keseharian guru terhadap siswa; Untuk kepentingan pengajaran atau hal lainnya, murid memerlukan menemui gurunya untuk berkonsultasi. Kesediaan guru untuk melayani konsultasi siswa sangat penting untuk mengatasi kesulitasn belajar.

• Kepuasan siswa terhadap layanan mengajar guru; Siswa merupakan kastemer primer di sekolah, dan oleh karenanya mereka sepatutnya mendapatkan kepuasan atas setiap layanan yang ia terima di sekolah.

• Kenyamanan ruang kelas; Ruang kelas yang baik memenuhi kriteria ventilasi, tata cahaya, kebersihan, kerapihan, dan keindahan akan membuat para penghuninya merasa nyaman dan aman berada di dalamnya.

• Ketersediaan fasilitas belajar; Sekolah memiliki kewajiban menyediakan setiap fasilitas yang mendukung implementasi kurikulum, seperti laboratorium, perpustakaan fasilitas olah raga dan kesenian, dan fasilitas lainnya untuk pengembangan aspek-aspek kepribadian.

• Kesempatan siswa menggunakan berbagai fasilitas sekolah; Sesungguhnya sekolah diartikan untuk melayani para siswa yang belajar dan oleh karenanya para siswa hendak diperlukan sebagai pihak yang harus menikmati penggunaan setiap fasilitas yang tersedia di sekolah, seperti fasilitas olah raga, kesenian dalam segala bentuknya,ruang serba guna, kafteria, mushola, laboratorium, perpustakaan, komputer, internet dan lain sebagainya.

• Pengelolaan dan layanan siswa; Seperti telah diungkapkan terdahulu, siswa adalah kastemer primer layanan pendidikan. Sebagai kastemer, para siswa sepatutnya memperoleh kepuasan. Kepuasan tersebut menyangkut;(1) mutu layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya, (2) mutu layanan dalam menjalani tugas-tugas perkembangan pribadinya, sehingga mereka lebih memahami realitas dirinya dan dapat mengatasi sendiri persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan (3) pemenuhan kebutuhan kemanusia- annya (dari kebutuhan dasar, rasa aman, penghargaan, pengakuan dan aktualisasi diri). Untuk menjamin layanan tersebut, sekolah yang efektif akan menyediakan layanan bimbingan konseling dan sistem informasi yang menunjang. Demikian pula layanan untuk mememuhi bakat dan minat anak dalam bentuk pengembangan program-program extra kurikuler mendapat perhatian yang berarti. Dalam kondisi seperti disebutkan, sekolah yang efektif memiliki siswa yang disiplin dengan motivasi belajar yang tinggi.

BAB II

DASAR-DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa dapat memiliki kemampuan memahami dasar-dasar, fungsi dan tujuan administrasi pendidikan.

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Memahami dasar ilmu administrasi manajemen pendidikan

• Memahami tujuan administrasi pendidikan

• Dapat menjelaskan fungsi dan tujuan administrasi pendidikan

1. Dasar, Fungsi Dan Tujuan Dalam Administrasi Pendidikan

Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur (siklus). Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervise kepegawaian dan pembiayaan dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Untuk menadapat gambaran yang lebih jelas tentang fungsi-fungs itersebut di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Di dalam setiap perencanaan ada dua faktor yang harus diperhatikan,yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, baik sarana personel maupun material.

Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

• Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai

• Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan

• Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan

• Menentukan tahap-tahap dan rangkaian tindakan

• Merumuskan bagimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan

Syarat-syarat perencanaan dalam menyusun perencanaan syarat-syarat berikut perlu diperhatikan :

• Perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas

• Bersifat sederhana, realistis dan praktis

• Terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah di pedomani dan dijalankan

• Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu

• Terdapat perimbangan antara bermaca-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing

• Diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya dan waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia sebaik-baiknya

• Diusahakan agar sedapat mengkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan

Merencanakan berarti pula memikirkan tentang penghematan tenaga, biaya dan waktu, juga membatasi kesalahan-kesalahan yangmungkin terjadi dan menghindari adanya duplikasi-duplikasi atau tugas-tugas/pekerjaan rangkap yang dapat menghambat jalannya penyelesaian. Jadi, perencanaan sebagai suatu fungus administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:“perencanaan (planning) adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksu-maksud dan tujuan pedndidikan”.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga dapat tercipta adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Kita mengetahui bahwa dalam kegiatan sekolah sehari-sehari terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapan dan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seoran pemimpin. Dalam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga tercipta adanya hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan penglaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing prang yang dikperlukan dalam menjalankan tugas-tigas tersebut.

Dengan demikian, pengorganisasian sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: “pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas peyusunan dalam lembaga pendidikan dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan”.

3. Pengkoordinasian (Coordinating)

Adanya bermacam-macam tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota dalam usaha mencapai tujuan. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:(a) melaksanakan penjelasan singkat (briefing), (b) mengadakan rapat kerja, (c) memberikan unjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,dan (d) memberikan balikan tentang hasil sutu kegiatan.(Soetjipto:137:2004)

Dengan demikian, koordinasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagi berikut: “koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pkiran, teknikk-teknik dan tujuan-tujuan kedalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan”.

4. Komunikasi

Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih dari pada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas dari pada secara tertulis.

Demikian komunikasi yang dilakukan secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh dan kejelasannya. Menurut sifatnya, komunikasi ada dua macam yaitu komunikasi bebas dan komunikasi terbatas. Dalam komunikasi bebas, setiap anggota dapat berkomunikasi dengan setiap anggota yang lain. sedangkan dalam komunikasi terbatas, setiap anggota hanya dapat berhubungan dengan beberapa anggota tertentu saja.

Dengan demikian, organisasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: “komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi”.

5. Supervisi

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervis haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi supervisi adalah : 1) .menentukan kondisi-kondisi/syarat-syarat apakah yang diperlukan, 2). memenuhi/mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan itu. Dengan demikian, supervisi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: “supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan”.

6. Kepegawaian (Staffing)

Sama halnya dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah diuraikan terdahulu kepegawaian merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Agak berbeda dangan fungsi-fungsi administrasi yang telah dibicarakan, dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain : menentukan, memilih, menempatkan dan membimbing personel. Sebenarnya fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan sejak penyusunan perencanaan dan pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian telah dipikirkan dan diusahakan agar untuk personel-personel yang menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam struktur organisasi itu dipilih dan di angkat orang-orang yang memiliki kecakapan dan kesanggupan yang sesuai dengan jabatan yang di pegangnya. Dalam hal ini prinsip the right man in the right place selalu di perhatikan.

7. Pembiayaan

Biaya/pambiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi, tanpa biaya yang mencukupi tidak mungklin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Setiap kebutuhan organisasi, baik personel maupun material, semua memerlukan adanya biaya, itulah sebabnya masalah pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan, antara lain :

• Perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan

• Dari mana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh/diusahakan

• Bagaimana penggunaanya

• Siapa yang akan melaksanakannya

• Bagaimana pembukuan dan pertangung jawabannya

8. Penilaian (Evaluating)

Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai denhan rencana atau program yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi.

Dengan mengetahui kasalahan-kasalahan atau kekurangan-kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya dapat di usahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya.(Purwanto:15-22:2007). Secara lebih rinci maksud penilaian (evaluasi) adalah :

• Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja , pekejaan tersebut berhasil

• Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien

• Memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak

• Memajukan kesanggupan para personel dalam mengembangkan organisasi.(Soetjipto:138:2004)

Perlu ditekankan disini bahwa fungsi-fungsi pokok yang telah dibicarakan di atas satu sama lain sangat erat hubungannya, dan kesemuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan merupakan rangkaian kegiatan yang kontinyu

2. Tujuan Administrasi Pendidikan

Tujuan adminitstrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mandukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sergiovanni dan carver (1975) (dalam burhanuddin:2005) menyebutkan empat tujuan administrasi yaitu: 1). efektifitas produksi 2). efesiensi 3). kemampuan menyesuaikan diri 4). kepuasan kerja

Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh: sekolah mempinyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu pendanaan, dan tenaga seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ketingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkunganya yang baru. Sehingga lulusan dapat mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja kepada mereka.

3. Ruang Lingkup (Bidang Garapan) Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup/bidang garapan yang sangat luas. Secara lebih rinci ruang lingkup adcministrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Administrasi tata pelaksanaan sekolah, hal ini meliputi :

• Organisasi dan struktur pegawai tata usaha

• Otorosasi dan anggaran belanja keuangan sekolah

• Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah

• Masalah perlengkapan dan perbekalan

• Keuangan dan pembukuannya

2. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah, hal ini meliputi :

• Pengangkatan dan penempatan tenaga guru

• Organisasi personel guru-guru

• Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru

• Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru

3. Administrasi peserta didik hal ini meliputi :

• Organisasi dan perkumpulan peserta didik

• Masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik

• Penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik

• Bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik (guidance and counseling)

4. Supervisi pengajaran hal ini meliputi :

• Usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya.

• Usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik

• Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran.

5. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum hal ini meliputi :

• Mempedomi dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran

• Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber dan metode-metode pelaksanaanya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan mesyarakat dan lingkungan sekolah

• Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus di ikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikitpun. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.

6. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah hal ini meliputi :

• Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan

• Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah

• Menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olah raga,dan sebagainya.

• Cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain yang efektif dan produktif, serta pemeliharaannya secara kontinyu.

• Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan

7. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan instansi-instansi lain atau masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak. Dari apa yang telah diuraikan di atas, ruang lingkup yang tercakup di dalam administrasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

• Administrasi material, yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi/benda-benda seperti : ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dll.

• Administrasi personel, mencakup didalamnya administrasi personel guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik.

• Administrasi kurikulum, yang mencakup didalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus dan sebagainya. (Tsauri:13-16:2007)

4. Prinsip-Prinsip Administrasi Pendidikan

Prinsip merupakan sesuatu yang di buat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain :

1. Adanya sumber daya manusia (SDM) atau sekelompok manusia (sedikitnya dua orang) untuk ditata.

2. Adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan dalam kerjasama dari sekelompok orang

3. Adanya penataan/pengaturan dari kerjasama tersebut

4. Adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan yang harus ditata

5. Adanya tujuan yang hendak di capai bersama dari kerjasama tersebut.(Purwanto:2007)

Ada sebuah prinsip-prinsip administrasi yang menyinggung organisasi, diantara prinsip-prinsip tersebut adalah :

• Memiliki tujuan yang jelas

• Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut

• Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pikiran

• Adanya kesatuan perintah (Unity of command); para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung dari padanya menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa ia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.

• Koordinasi tentang wewenang dan tanggung jawab, maksudnya ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota

• Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harfmonis dan kooperatif.(Tsauri:22:2007)

BAB III

KEPEMIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN

ORGANISASI/PENDIDIKAN

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan memahami pengertian kepemimpinan dalam organisasi/institusi pendidikan

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Menjelaskan pengertian kepemimpinan

• Menjelaskan proses kepemimpinan dan memahami tipe-tipe kepemimpinan

• Membedakan antara kepemimpinan demokratis, krismatik dll

1. Arti Kepemimpinan dan Konsep Dasar Kepemimpinan

"Pemimpin dan kepemimpinan" merupakan tema yang cukup aktual, karena tema ini senantiasa dibutuhkan dan ditemukan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam setiap kelompok atau organisasi selalu dicari pemimpin yang dapat mempengaruhi, mengarahkan kelompok mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemimpin dan kepemimpinan dalam prosesnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan terkadang muncul dari dalam atau dipaksa oleh desakan dari luar, setiap pemimpin berusaha memperkembangkan diri agar mendukung peranannya sebagai pemimpin, menambah pengetahuan yang memperluas wawasannya dalam memimipin serta menggerakkan orang-orang yang dipimpin dengan metode yang efektif dan efesien.

Dalam praktinya terdapat tumpang tindih antara kepemimpinan dan management, maka dalam kemimipinan terdapat perbedaan yang mendasar antara management dan kepemiminan, beberapa pendapat tentang kepemimpinan serta teori-teorinya, pengembangan organisasi beserta tehnik-tehniknya dan karekteristik sebuah tim yang efektif.

Kepemimpinan berasal dari dari kata dasar "pimpin" yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata "pimpin" lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda "pemimpin" yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Dalam kepustakaan ilmu adminstrasi kita jumpai istilah management yang "merupakan inti dari administrasi, karena memang management merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi. Istilah management inilah yang oleh sementara pihak diterjemahkan dengan "kepemimpinan" sementera pihak yang lain mengartikannya dengan istilah "tata pimpinan". Untuk menghindarkan salah pengertian sebaiknya dipakai saja istilah kepemimpinan untuk untuk menterjemahkan leadership sedangkan untuk management dipakai istilah manajemen (ejaan Indonesia).

Menurut Pamudji ada lima perbedaan antara management dengan kepemimipinan :

1. Kepemimpinan nuansanya mengarah pada kemampuan pribadi, yaitu kemampuan seorang memimpin, sedangakan management mengarahkan kepada sistem dan mekanisme kerja

2. Kepemimpinan menekankan pada pengaruh terhadap pengikut (wibawa), sedangkan management menekankan pada wewenang yang ada

3. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan management mempunyai kesempatan untuk mengerahkan pada dana dan daya (funds and forces) yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien

4. Kepeimipinan diarahkan untuk mewujudkan tujuan pemimpin, walaupun nantinya juga mengarah pada tujuan organisasi, sedangkan management mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara langsung

5. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang terpusat pada diri pemimpin, pengikut, situasi, sedangkan management bersifat impersonal dengan masukan (imput) logika, rasio, dana, analistis dan kuantitatif.

Dari lima perbedaan diatas bisa ditarik benang merah bahwa leadership adalah inti dari management, karena management selalu berhubungan dengan urusan manusia, sementara kepemimipinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang-orang, dengan demikian bahwa kepemimpinan adalah inti dari management yang menjamin terlaksananya fungsi-fungsi management dengan baik dalam rangka mencapaiu tujuan organisasi. Beberapa pendapat tentang kepemimpinan :

1. Kepemimpinan adalah tindakan atau prilaku (Leadership as act or behavior). Salah satu aliran teori mencoba mendifinisikan kepemimpinan dalam kerangka tindakan dan tingkah laku. Menurut Carter (1953) tingkah laku kepemimpinan menandakan adanya keahlian tertentu, sehingga dapat dikatakan sebagai tingkah laku kepemimpinan. Senada dengan itu Hemphill (1949) mendifinisakannya sebagai tingkah laku seorang individu yang mengarahkan aktifitas kelompok. Pandangan behavior ini tertarik pada penyusunan definisi yang memungkinkan landasan bagi observasi, deskripsi, pengukuran dan eksprementif yang obyektif.

2. Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan/kekuasaan (Leadership as power relation). Kekuasaan dipandang sebagai bentuk dari hubungan saling pengaruh mempengaruhi. Dalam hal ini dapat diobservasi bahwa pemimpin cenderung untuk mentransformasikan leadership opportunity ke dalam hubungan kekuasaan yang terbuka.

3. Kepemimpinan adalah sarana mencapai tujuan (Leadership as instrument of goal achievement)

4. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain ( Leadership as the art of inducing compliance)

Munson (1921) mendifinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan meng-handel orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Pendukung-pendukung faham ini cenderung melihat kemimpinan sebagai suatu usaha yang terselubung untuk mempengaruhi dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok yang sesuai dengan kemauan pemimpin. Dari beberapa pendapat mengenai kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa Leadership adalah sebuah seni atau kemampuan untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang atau kelompok untuk mencapai tujuan.

2. Teori-Teori Kepemimpinan

Teori-teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Orang-orang Terkemuka (Great man Theory)

Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin, dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Oleh karena pemimpin dianggap memiliki sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan ia menjadi pemimpin karena memiliki bakat- bakat kepemimpinan, maka teori ini juga disebut teori Genetis, teori ini berkesimpulan bahwa "Leaders are born not made" (Pemimpin itu dilahirkan dan tidak di bentuk). Teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain :

• Diantara pendukung-pendukungnya tidak ada kesamaan tentang perincian sifat-sifat yang dimaksud.

• Sulitnya menetukan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin;

• Sejarah membuktikan bahwa situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat-sifat pemimpin tertentu pula.

2. Teori Lingkungan (enverionmental theory)

Dalam teori dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat dan situasi atau kondisi. Teori ini juga disebut teori sosial yang berkesimpulan bahwa "leads are made not born” (pemimipin itu dibentuk bukan dilahirkan). Seorang akan muncul sebagai pemimpin apabila ia berada pada lingkungan social tertentu, yaitu suatu kehidupan berkelompok, dan memanfaatkan situasi dan kondisi sosial untuk bertindak dan berkarya mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul.

3. Teori Pribadi dan Situasi (Personal-Situational Theory)

Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori diatas, teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari tiga faktor; (a) perangai (sifat-sifat) pribadi pemimpin; (b) sifat dari kelompok dan anggota; dan (c) kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok. Seorang akan berhasil dalam kepemimpinannya apabila ia memiliki bakat-bakat memimpin sejak lahir, kemudian dikembangkan melelui pendidikan dan pelatihan dan pengalaman.

4. Teori interaksi dan harapan (interaction- expectation theory)

Teori ini mempunyai tiga variable : yaitu ; aktivitas, interaksi, dan sentiment (harapan). Berdasarkan ketiga variable ini maka struktur di dalam interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menyetimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Teori in lebih menitikberatkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dan rakyatnya dan melalui interksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan-keinginan dari masyarakat.

Dari beberapa teori tersebut diatas, setidaknya bisa menjawab persoalan yang sering muncul dipermukaan ; apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibuat? (Is Leader born or made?). Hal ini tergantung dari sudut pandangnya, jika dilihat dari teori orang-orang terkemuka, maka seorang pemimipin itu dilahirkan dengan sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Namun jika sudut pandangnya mengutamakan faktor lingkungan sebagai stimulus, maka pemimpin itu dibentuk oleh lingkungan. Untuk membenarkan sudut pandang mana yang lebih relevan, agak sukar diadakan penelitian secara cermat karena manusia semenjak dilahirkan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dari sekian banyak penelitian tentang ciri-ciri universal seorang pemimipin, tidak didapatkan perbedaan yang signifikan ciri orang yang menjadi pemimpin dan orang yang bukan pemimpin, sehingga gugurlah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu dilahirkan dengan gen-gen tertentu dari keluarga yang pantas. Secara historis dan empiris telah terbukti bahwa seseorang diakui sebagai pemimpin berdasarkan keberhasilannya dan pada umumnya pembentukannya melalui suatu proses yang cukup mengundang segala macam percobaan dan tantangan moral. Pemimpin akan berhasil dan dapat mempertahankan perannya sebagai pemimpin bila ia mampu membaca dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengikutnya (masyarakat).

3. Pengembangan Organisasi (Organization Development /OD)

Perubahan dalam organisasi adalah sebuah keniscayaan. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mempunyai dinamika dalam setiap kegiatannya, ia selalu berkembang, berubah dalam rangka menyempurnakan visi dan misinya. Suatu organisasi yang tidak pernah melakukan perubahan dan penyempurnaan, sementara keadaan disekitarnya mengalami perubahan yang sangat cepat, maka organisasi itu akan mengalami kemunduran bahkan akan gulung tikar dari pentas organisasi di dunia.

Kurt Lewin adalah orang yang berjasa dalam usaha pengembangan pembinaan organisasi, dia telah meletakkan batu pertama dalam rangka membangun OD, usaha yang dilakukannya merupakan emberio dari OD yang ada sekarang ini. Pengembangan organisasi timbul untuk mengantisipasi kekurangan yang ditimbulkan oleh hasil pelatihan konvensional yang seringkali kurang berhasil untuk mengembangkan perilaku organisasional yang lebih baik, sehingga diterapkan metode baru. Sehingga pada tahun 1950-an dan 1960-an muncullah metode pengembangan organisasi ini.

Pengembangan organisasi adalah strategi intervensi yang memanfaatkan proses kelompok untuk berfokus pada budaya suatu organisasi secara menyeluruh dalam rangka melaksanakan perubahan yang diinginkan. Strategi ini berusaha mengubah keyakinan sikap, nilai, struktur, dan praktik sehingga organisasi dapat menyesuaikan diri dengan teknologi dan mampu bertahan hidup dalam laju perubahan yang berlangsung cepat.

Menurut Freud Luthans yang dikutip oleh Hadari Nawawi, Organizational Development (OD) adalah pendekatan modern dalam manajemen terhadap perubahan dan perkembangan organisasi dari sudut Sumber Daya Manusia (SDM). Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap dua makna tentang pendekatan modern; (1) OD harus memberdayakan SDM secara maksimal; (2) konsep OD sebagai sebuah pendekatan modern, dalam melakukan perbaikan dan perubahan harus memperhatikan bahkan beradaptasi dengan laju perkembangan dan kemajuan dilingkungannya. Salah satu yang menyebabkan munculnya Pengembangan Organisasi (PO), yaitu :

• Struktur imbalan dalam pekerjaaan yang tidak cukup memperkuat pelatihan konvensional, sehingga seringkali gagal mengalihkan hasil belajar ke pekerjaan.

• Laju perubahan yang berlangsung cepat sehingga menghajatkan organisasi/ perusahaan untuk benar-benar bisa mengikuti perubahan itu dengan elegan dalam perjalanan organisasi/ perusahaan tersebut.

Sementara itu, menurut Stephen, PO didasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut :

• Penghargaan akan orang. Individu dipersepsikan sebagai bertanggung jawab, teliti, dan punya perhatian, hendaknya mereka diperlakukan secara layak dan hormat

• Percaya dan mendukung. Organisasi yang efektif dicirikan oleh kepercayaan, otentisitas, dan suatu iklim yang mendukung

• Penyamaan kekuasaan. Organisasi yang efektif mengurangi tekanan dan dan wewenang dan control hirarkis

• Konfrontasi. Seharusnya masalah-masalah tidak disembunyikan. Hendaknya masalah dihadapi secara terbuka

• Partisipasi. Makin orang yang akan terkena suatu perubahan terlibat dalam keputusan sekitar perubahan tersebut, makin mereka setia kepada pelaksanaan keputusan tersebut.

Dari berbagai uraian tentang pengembangan organisasi, Davis & Newstrom, menyimpulkan ada beberapa karakter dalam pengembangan organisasi, karakter-karakter tersebut antara lain :

• Orientasi sistem (System Oriented), maksud dari orientasi system ini adalah bahwa pengembangan organisasi berfokus pada berbagai bagian organisasi yang saling mempengaruhi, seperti hubungan kerja dan hubungan pribadi. Dari hal ini diharapkan seluruh bagian yang ada bekerja secara efektif, bukan berjalan sendiri-sendiri.

• Penggunaan Agen Perubahan (Change Agents), yaitu menggunakan satu orang atau lebih yang berperan merangsang dan mengkoordinasi perubahan dalam kelompok. Agen perubahan dapat berupa manajer atau bukan manajer, karyawan atau konsultan luar. Dewasa ini para manajer sering berkiblat pada konsultan luar dengan pengetahuan khusus dalam teori dan metode perubahan dengan harapan konsulatan dapat mamberikan suatu perspektif yang lebih obyektif dari pada orang dalam, namun masih terdapat kekurangan, karena konsultan luar sering kurang memadai pemahamannya mengenei sejarah, budaya, prosedur operasi, dan personalia organisasi itu yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang kurang sesuai/bersebrangan dengan sejarah dan budaya organisasi itu. Adapun agen perubahan dari dalam (staf internal atau manajer) mempunyai nilai lebih karena mereka lebih mengetahui seluk beluk organisasi itu, namun mereka sering terlihat terlalu berhati-hati karena mereka khawatir akan menyakiti teman atau rekan dalam jangka panjang. Selanjutnya muncul pertanyaan, apa yang dapat diubah oleh agen perubahan? Pada hakikatnya pilihan dapat dikelompokkan dalam empat kategori : struktur, tehnologi, setting fisik dan orang. Mengubah struktur mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme, kordinasi, rancang-ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa. Mengubah teknologi meliputi modifikasi dalam cara kerja yang diproses dan dalam metode serta peralatan yang digunakan. Mengubah setting fisik meliputi pengubahan ruang dan pengaturan tata letak dalam tempat kerja. Mengubah orang mengacu pada perubahan dalam sikap, ketrampilan, pengharapan, persepsi dan tingkah laku karyawan.

• Pemecahan Masalah (Problem Solving), yaitu penekanan pada pelatihan terhadap proses-proses pemecahan masalah. Pelatihan pengembangan organisasional mengarahkan peserta untuk bisa mengidentifikasikan masalah dan memecahkan masalah. Masalah-masalah yang diangkat adalah masalah nyata yang mereka hadapi sehari-hari ditempat kerja. Hal ini diupayakan dalam rangka meningkatkan ketrampilan anggota/karyawan dalam pemecahan masalah berdasarkan data yang disebut action research.

• Umpan Balik (Feed back), pengembangan organisasi bergantung pada umpan balik terhadap data yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku, hubungan motivasi, kepuasan kerja dan berbagai perasaan lain yang telah didapatkan oleh peserta dalam proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan di atas. Umpan balik mendorong peserta untuk lebih memahami persepsi orang lain terhadap organisasi/perusahaan sehingga bisa dilakukan perbaikan. Keberhasilan umpan balik sebenarnya tergantung pada dua hal yakni: isi dari umpan balik, dan proses penyampaiannya terhadap petugas dan penjabatnya.

• Orientasi Kontingensi, yaitu bahwasanya pengembangan organisasi cenderung luwes dan pragmatis dalam mengikuti kondisi sekitar. Pemecahan masalah menggunakan berbagai macam pilihan pendekatan. Tidak hanya menerapkan satu pendekatan saja.

• Pemelajaran Eksperiensial, yaitu pelatihan ini lebih menekankan pada aspek meningkatkan pengalaman untuk menghadapi berbagai masalah sehingga hal tersebut kemudian bisa diterapkan di dalam organisasi di mana mereka berada.

• Nilai Humanistik, yaitu dalam pengembangan organisasi ada sebuah keyakinan positif tentang potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang untuk tumbuh dengan baik. Sehingga dalam hal ini pengembangan organisasi menekankan pada kolaborasi, komunikasi terbuka antar pribadi, kepercayaan, pembagian kekuasaan, dan konfrontasi yang membangun.

• Pembinaan Tim, hal ini adalah tujuan utama dari pengembangan organisasi agar kerja organisasi bisa berjalan lebih baik secara keseluruhan, bukan hanya pada satu atau beberapa bidang saja yang baik, tetapi pada semua bidang kerja organisasi berjalan lebih baik.

• Kolaborasi, isu kolaborasi dalam OD merupakan isu yang amat penting, bahkan banyak penulis yang menyatakan bahwa fondasi OD sebenarnya terletak pada kolaborasi ini yang juga sekaligus karekter pokok dari OD. Usaha kolaborasi juga sering disebut dengan kata Partisipasi keterlibatan (involvement), pemerataan kekeuasaan (Power sharing), dan yang sejenisnya. Kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar, penuh kepercayaan yang didasarkan atas tidak adanya kecurigaan dan kedewasaan dalam berfikir atas peranan-peranan dan penugasan-penugasan. Dalam usaha pengembangan organisasi intervensi yang dilakukan dengan menggunakan kolaborasi mempunyai makna "ibarat pisau bermata dua" mata yang satu mempunyai toleransi dengan pihak pimpinan yang menghendaki adanya perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan organisasi, sementara mata yang lain merangkul keinginan-keinginan, saran, kritik dan keluhan-keluhan dari bawahan yang menjadi bagian orginasasi tersebut. Dengan demikian kolaborasi adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan sebuah organisasi, karena intervensi kolaborasi berarti membangun keterbukaan, dan keterpercayaan antar lembaga, atau antara atasan dan bawahan didalam memikirkan kemajuan, perubahan, pengembangan dan penyempurnaan organisasi.

Miftah Toha menyimpulkan bahwa OD adalah upaya perbaikan organisasi yang dirancang secara jelas dan prosesenya berjalan secara teratur, terkendali, dan berjangka panjang, maka usaha semacam ini akan membantu organisasi menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan yang sangat pesat.

Inti dari pengembangan organisasi melalui pembenahan organisasi antara lain keberanian pimpinan mereka untuk terbuka terhadap kolaborasi (kerjasama) dengan instansi yang sama sekali berbeda tapi dapat membantu dalam kreativitas dan kemudahan mencapai tujuan. Sehingga dapat dikatakan organisasi yang tak berani membuka kerjasama luar, berarti dia akan mati.

4. Beberapa Tehnik Pengembangan Organisasi

Dalam kegiatan pengembangan organisasi dikenal adanya beberapa macam tehnik atau pendekatan antara lain :

1. Latihan kepekaan (sensitivity training) atau yang dinamakan "T-group"

Kurt lewin orang yang pertama kali mengenalkan penggunaan T- Group dalam proses OD, penggunaan T-Group dalam OD dimaksudkan untuk memperoleh dua tujuan pokok. Pertama, untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang dalam tentang pengembangan hubungan kemanusaian. Pemahaman "intrapersonal" yang biasa disebut pula "encounter group" atau pengembangan pribadi dalam kelompok. Kedua, untuk menggali dinamika kelompok dan hubungan kerja dengan orang-orang dalam kelompok kerja. Tujuan kedua ini dapat mengarah pada suatu bentuk intervensi lain dalam OD yang dinamakan dengan Team Building.

Menurut Campbell dan Dunnete (1968) tujuan umum T-Group terdiri antara lain (1) meningkatkan kesadaran diri seseorang tentang sikap prilakunya, dan akibat-akibatnya terhadap orang lain; (2) meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang sikap dan prilaku orang lain, termasuk dalam hal ini pemahaman yang baik tentang sikap dan komunikasi baik verbal maupun non verbal, serta pemahaman tentang perasaan dan pemikiran orang lain; (3) meningkatkan pemahaman dan kesaadran tentang proses yang berjalan dalam kelompok dan antar kelompok; (4) meningkatkan kecakapan mendiagnosa situasi kerja sama antar individu dan antar kelompok; (5) meningkatkan kemampuan untuk mentransformasikan " learning" pada tindakan teori dan praktik; (6) meningkatkan kemampuan individu untuk menganalisa prilaku antar individu masing-masing berikut usahanya untuk mempelajari bagaimana cara yang baik untuk membantu orang lain.

2. Latihan jaringan (Grid Training)

Latihan jaringan merupakan salah satu tehnik pengembangan organisasi yang dikembangkan dengan jaringan manajerial (managerial grid). Dalam tehnik ini dikenal adanya dua macam prilaku pimpinan, yaitu prilaku prilaku pimpinan dengan perhatian pada produksi,dan prilaku pimpinan dengan perhatian pada orang.

3. Umpan balik survei (survey feed back)

4. Konsultasi proses (Process consultation)

Tehnik ini dikembangkan oleh Edgar Schein, konsultasi proses adalah seperangkat kegiatan dari konsultan untuk memberikan bantuan kepada organisasi dalam merasakan, mengerti dan bertindak terhadap peristiwa-peristiwa tentang proses yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Ini mencakup aliran kerja, hubungan antar anggota dan saluran komunikasi.

5. Perdamain oleh pihak ketiga ( Third-party paecmaking)

Tehnik ini diperkenalkan oleh Ricard Walton, tehnik ini digunakan untuk mendiagnosis sebab-sebab terjadinya pertentangan dan usaha menyelesaikan pertentangan tersebut dengan bantuan pihak ketiga.

5. Team Building

Pengembangan tim adalah salah satu model dalam pengembangan dan peningkatan mutu organisasi. Team Building (TB) merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan team work dan usaha-usaha tim dalam dalam rangka mencapai tujuan kelompok, TB bisa dipergunakan untuk membantu kelompok dalam memecahkan persoalan dengan memanfaatkan kontribusi dan keahlian anggota kelompok. Ia juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi anggota kelompok dalam membuat keputusan.

Oleh karena kerja dalam organisasi itu lebih banyak berhubungan dengan dengan kerjasama dalam kelompok, maka TB merupakan sebuah keniscayaan, kerjasama dalam tim memerlukan sebuah keahlian tertentu dan membutuhkan tehnik serta cara yang lain dibandingkan dengan kerja sendirian. Oleh karena itu TB akan banyak membantu seseorang untuk memahami seni dan liku-likunya bekerja sama dengan orang lain.

Membina team work (kelompok kerja) yang efektif tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu unit kerja harus mengerjakan bagian-bagian yang berbeda dari satu proyek, akan tetapi setiap orang benar-benar harus bekerja ke arah tujuan dan sasaran yang sama, mengfokus semua energi tim pada tujuan atau sasaran itu.

Tim yang efektif adalah tim yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan segera, memenuhi sasaran/standar yang telah ditentukan sebelumnya, dengan menggunakan metode yang tepat. Ada-ada bebrapa faktor yang mendorong usaha pembentukan tim yang efektif, diantaranya :

1. Makin meningkatnya spesialisasi dalam organisasi.

Makin kompleksnya suatu organisasi menuntut makin besar dan tajamnya spesialisasi. Adanya spesialisasi ini bila tidak ditangani dengan baik akan dapat menimbulkan terjadinya cara bekerja kotak-kotak

2. Makin meningkatnya konsepsi partisipasi

Perkembangan teori dan praktek organisasi dan manajemen masa kini antara lain ditandai oleh makin berkembangnya pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hal ini membawa konsekuensi bahwa manusia tidak hanya diperlakukan sebagai salah satu unsur produksi. Mereka menuntut dan sudah diperlakukan untuk berperan serta dalam keseluruhan proses manajemen atau kegiatan organisasi.

2. Adanya konsepsi synergy

Sudah tidak dipersoalkan lagi bahwa apabila para anggota organisasi dapat berfikir, bertindak serta bekerja bersama, maka mereka akan dapat menghasilkan suatu yang sering diluar perkiraan orang lain. hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang serius dapat mengembangkan kreatifitas, kemampuan memecahkan persoalan dan perasaan keikutsertaan yang lebih besar

Karekteristik sebuah tim yang efektif, diantaranya : Memiliki rasa komitmen yang tinggi. Setiap anggota tim harus merasa bertanggung jawab untuk apa yang tim kerjakan, dan harus menanamkan pada dirinya apa yang bisa saya sumbangkan kepada tim bukan sebaliknya.

• Adanya komunikasi yang baik. Tim yang efektif selalu berkomunikasi-secara terbuka, langsung, dan jujur- didalam kelompok maupun di luar kelompok.

• Adanya tujuan bersama. Dalam sebuah tim setiap orang diharapkan ikut serta dalam menentukan tujuan bersama, kemudian tujuan ini disosialisasikan supaya diketahui, dimengerti dan dipahami oleh seluruh tim. Karena dengan tujuan yang jelas berimplikasi pada pembagian kerja dalam sebuah tim dan terciptanya suasana "saling melengkapi" demi terwujudnya tujuan bersama.

• Adanya suasana sehat dalam ketidaksepakatan dan kreatifitas anggota tim. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan langsung akan menimbulkan ketidaksepakatan, ketika orang memandang suatu permasalahan pada bidang tertentu dari perspektif yang berbeda kemudian mendiskusikan perspektif itu, maka masalah–masalah akan segera dapat diselesaikan sebelum menjadi krisis, yang diiringi dengan sikap proaktif, serta kreatif bukan jumud.

• Adanya kesepakatan melalui konsensus. Ada dua cara dalam memperoleh sebuah keputusan. Pertama, kekuasan mayoritas yang telah sinonim dengan demokrasi. Tetapi sepanjang sejarah manusia, kekuasaan mayoritas selama ini juga dihubungkan dengan tirani mayoritas yang dilambangkan dengan pemungutan suara (voting). Kedua, dengan konsesus, yaitu sebuah proses yang digunakan para anggota tim untuk mengekpresikan pendapat mereka sebelum setuju terhadap suatu ide tertentu sehingga pendapat atau idenya terbukti tidak bisa dilaksanakan atau tidak dapat dipertahankan. Pemungutan suara mencirikan kekuatan mayoritas, debat mencirikan konsesus, keputusan yang cepat didapat dari kekuasaan mayoritas, sedangkan keputusan yang efektif berasal dari peluang waktu untuk mencari konsesus. Untuk mencapai konsesus semua anggota tim diminta mengeluarkan pendapatnya dan disertai data atau membuat perkiraan/ramalan yang yang bisa diukur dan diamati. Memang tidak mudah untuk mencapai mufakat, voting adalah sebuah keniscayaan ketika tidak ada kata sepakat, tinggal sejauh mana anggota tim mempunyai sifat legowo terhadap suara mayoritas.

• Rasa memiliki wewenang (partisipasi penuh). Untuk menumbuhkan tanggung jawab pada setiap anggota tim terhadap tindakan kelompok atau tindakan individu dalam dalam tim, maka seorang harus merasakan bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan yang telah mereka sepakati.

• Adanya iklim organiasasi yang bebas terbuka dan sportif. Iklim yang sehat dalam organisasi atau tim dicirikan dengan adanya penghormatan atau toleransi terhadap keberanekaragaman sikap dan tingkah laku dalam organisasi selama dalam batas kewajaran. Implikasinya tidak ada saling memaksakan kehendak antar sesama anggota dan terciptanya suasana yang kerja yang kondusif, harmonis, yang mendorong setiap anggota untuk lebih kreatif dan mencapai hasil yang maksimal.

BAB IV

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan memahami pengertian MBS, tujuan dan mutu dalam pendidikan.

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Menjelaskan pengertian MBS

• Menjelaskan tuuan, fungsi dan aspek manajerial dalam pendidikan

1. Definisi Operasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement). Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (developmental) disebut School Based Quality Improvement.

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

2. Tujuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

• Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.

• Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.

• Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.

• Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing - masing.

• Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

• Memotivasi timbulnya pemikiran pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.

• Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.

• Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga tercapai misi sekolah kedepan.

3. Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah.

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Karena sekolah berada pada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, maka diskusi ini memberi konsekwensi bahwa sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.

Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan pandidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasiakan secara utuh oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran untuk beralih kepada konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (i) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (iv) adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (vi) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan (vii) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama - sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada empat hal yang terkait dengan prinsip - prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus - menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan - tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional.

1. Pengertian Mutu

Dalam rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai . Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah ' terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya :NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.

4. Kerangka Kerja Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut

• Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk : (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

• Pertanggung-jawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan.

• Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

• Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.

• Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

• Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

• Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

• Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesioanl harus menunjang peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.

Prinsip MBS Dalam mengimplementasikan MBS terdapat 4 (empat) prinsip yang harus difahami yaitu: kekuasaan; pengetahuan; sistem informasi; dan sistem penghargaan.

1. Kekuasaan Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru dan orangtua siswa. Seberapa besar kekuasaan sekolah tergantung seberapa jauh MBS dapat diimplementasikan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana dalam teori MBS tidak mungkin dilaksanakan dalam seketika, melainkan ada proses transisi dari manajemen yang dikontrol pusat ke MBS. Kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan:

• Melibatkan semua fihak, khususnya guru dan orangtua siswa.

• Membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya

• Menjalin kerjasama dengan organisasi di luar sekolah.

2. Pengetahuan Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat berbagai pelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf adalah:

• Pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah,

• Memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan quality assurance, quality control, self assessment, school review, bencmarking, SWOT, dll).

3. Sistem Informasi Sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki informasi yang jelas berkaitan dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat mengambil peran dan partisipasi. Disamping itu ketersediaan informasi sekolah akan memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Infornasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitan dengan: kemampuan guru dan Prestasi siswa

4. Sistem Penghargaan Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan siswa. Dengan sistem ini diharapkan akan muncul motivasi dan ethos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang dikembangkan harus bersifat adil dan merata.

5. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pendidikan

Komponen yang didesentralisasikan Menurut Wohlstetter dan Mohrman terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan yang terdiri dari :

1. Kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemperhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.

2. Pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skills), keterampilan kelompok (teamwork skills) dan pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon perubahan.

3. Hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

4. Pengaharhaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

Sementara itu didesentralisaskan pendidikan berusaha menerapkan fungsi-fungsi tersebut adalah :

• Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, pada fungsi ini telah disusun rencana strategis (renstra) yang memuat rencana pengembangan sekolah dalam jangka waktu lima tahun kedepan dan renop (rencana operasional) yeng merupakan rencana tahunan. Dan setiap akhir bulan atau semester termasuk akhir tahun diadakan evaluasi pelaksanaan program.

• Pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Pada fungsi ini telah dikembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar melalui penjabaran kedalam indikator-indikator setiap mata pelajaran dan juga pengembangan kurikulum muatan lokal.

• Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Pada fungsi ini, guru telah diberi kebebasan memilih metode-metode yang tepat dalam proses pembelajaran yang intinya adalah peruses pembelajaran konstruktif.

• Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. Fungsi ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap berdasar kepada kompetensi dasar bagi guru dan pegawai administrasi, pelatihan yang erus menerus.

• Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Fungsi ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang yang didahului oleh analisis skala prioritas, perbaikan/penggantian sarana dan prasarana belajar termasuk pengembangannya dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan.

• Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Fungsi ini ditandai dengan penggunaan keuangan yang ada di sekolah melalui pendistribusian pada RAPBS yang disusun oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah serta guru senior.

• Pelayanan siswa. Fungsi ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dan dari tahun ketahun diadakan peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

• Hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi ini telah dilaksanakan melalui hubungan sekolah dan msyarakat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan dan dari tahun ketahun intensitas dan ekstensitasnya terus ditingkatkan.

• Pengelolaan iklim sekolah. Fungsi ini telah dilaksanakan dalam bentuk menciptakan Iklim sekolah yang kondusif-akademik yang merupakan merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa

BAB III

MANAJEMEN KURIKULUM

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan memahami pengertian kurikulum, tujuan dan strategi pengembagannya dalam pendidikan.

INDIKATOR

• Setelah menyelesaikan pengertian kurikulum

• Menjelaskan tujuan kurikulum dan pengertian administrasi

• Dapat merancang pengembagan kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum, berasal dari bahasa latin (Yunani), yakni cucere yang berubah menjadi kata benda curriculum. Kurikulum, jamaknya curicula, yang pertama kali dipakai dalam dunia atlantik. Kurikulum dalam arti sempit adalah " a course, esp a specific fixed course of study, as in school or college, as one leading to a degree. " kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus di tempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Kurikulum secara umum adalah rangkaian semua program kegiatan yang telah di rencanakan dan diterapkan oleh masing-masing lembaga pendidikan baik sekolah dasar, menegah, maupun perguruan tinggi, pada pengertian yang bersifat makro ini maka kurikulum tidak hanya berbentuk draf mata palajaran/mata kuliah yang kemudian disajikan kepada peserta didik, malainkan semua aktivitas dalam pendidikan adalah kurikulum, kurikulum harus memuat sejumlah sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainya, mislanya kurikulum KTSP yang menekankan siswa yang aktif, maka pada dataran ini kegiatan pembelajarannya harus bersifat student orented, kemudian sarana apa saya yang dibutuhkan dalam pengajaran terkait dengan kurikulum tersebut untuk mencapai sebuah cita-cita ideal yang diinginkan. Tujuan pendidikan dan tujuan institusi/lembaga pendidikan dari semua sistem yang disebutkan di atas semuanya bermakana kurikulum dengan demikian kurikulum tidak hanya difahami sebagai draf mata kuliah/silabus tapi lebih dari itu kurikulum adalah aktivitas kegiatan, yang ada dalam kelas/luar kelas, hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Robert Zaiz "curriculum is a resourse of subject matters to be mastered " kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai.

Sedangkan pengertian kurikulum dalam arti luas, Ronald Doll mengemukakan bahwa kurikulum adalah: all the experiences which are offered to learnes under the auspices or direction of the school. Kurikulum adalah semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah naungan atau bimbingan sekolah, berbeda dengan apa yang di kemukakan oleh William B. Ragan mengartikan kurikulum …all the experiences of childler for which the school accepts respobility kurikulum adalah segala pengalaman murid dibawah naungan tanggung jawab sekolah.

Sementra Oemar Hamalik mengatakan bahwa istilah ”kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini, secara etimologi ”kurikulum” adalah berasal dari kata latin ”curriculae”, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada pemahaman ini kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.

Sementara para ahli yang lain memahami kurikulum hanya menekankan pada rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya kurikulum harus di susun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai dengan baik. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi semua yang dapat memberikan perkembangan siswa seperti gedung sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, siswa, halaman, semuanya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif, semua yang berkenaan dengan perkembangan siswa harus direncanakan malalui kurikulum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik

The curriculum is as broad and varied as the clid’s school environment. Broadly conceived, the curriculum embraces not only subject matter but also various of the physical and social environment. The school brings the with his impelling flow of experiences into an envirinment consisting of school facilities. Subject metter, other clildren, and teachers. From interaction or the child with these elements learning results. (Douglass)

Dengan demikian indikasi yang muncul adalah: salah satu komponen yang sering menjadi penyebab menurunnya mutu pendidikan adalah kurikulum, kesan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum; padahal kurikulum yang terdahulu masih belum merata, tiba tiba diganti dengan hal yang baru, namun pandangan yang optimis menganggap bahwa kurikulum dipandang perlu direkontsruksi ulang dalam jangka yang tidak terlalu lama, agar sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, karena memang pada dasarnya kurikulum merupakan alat dalam pendidikan, pendidikan tidak pernah lepas dari tatanan perkembangan kehidupan soaial.

Pendidikan, kurikulum, dan pengajaran merupakan tiga konsep yang saling kait satu sama lain. Jika pendidikan sebagai usaha dan kegiatan manusia dewasa terhadap manusia yang belum dewasa, bertujuan untuk menggali potensi-potensi tersebut menjadi aktual. Dengan begitu, pendidikan adalah alat untuk memberikan rangsangan agar potensi-potensi manusia tersebut dapat berkembang sesuai dengan dengan apa yang diharapkan. Dengan perkembangan itulah maka manusia akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Di sinilah kemudian sering diartikan sebagai upaya manusia untuk memanusiakan manusia.

Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia yang berupa fitroh agar menjadi manusia yang berarti maka dibutuhkanlah suatu alat dan sarana dalam pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan sekolah dan sekaligus sebagai syarat mutlak dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu kurikulum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran, bahkan salah satu peningkatan mutu pendidikan tergantung kepada kurikulum yang ada karena segala aktifitas dalam lingkungan pendidikan merupakan sistem kurikulum, sehingga kurikulum dalam beberapa hal dipandang perlu untuk selalu dievaluasi dan direkontsruksi ulang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan pada saat sekarang.

Kurikulum berfungsi untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang berilmu (kemampuan intelektual tinggi/cerdas), bermoral (memahami dan memiliki nilai-nilai sosial dan nilai-nilai religi) sebagai pedoman dalam hidupnya, dan beramal menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan manusia dan masyarakat sesuai fungsinya sebagai mahluk sosial.

Kurikulum berisikan suatu cita-cita yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik sekolah/universitas. Isi kurikulum adalah pengetahuan ilmiah, termasuk kegiatan dan pengalaman belajar, yang disusun sesuai dengan taraf perkembangan siswa/mahasiswa. Kurikulum dapat mengubah perilaku siswa dan pentrsanferan ilmu pengetahuan, dengan kata lain proses belajar mengajar adalah perwujudan pelaksanaan atau operasionalisasi kurikulum. Sedangkan kurikulum merupakan bentuk operasionalisasi pendidikan sekolah untuk mencapai tujuan institusi dari masing masing jenjang sekolah maupun universitas dalam hal ini.

2. Macam-Macam Kurikulum

Dalam kurikulum nasional, semua program belajar sudah baku dan siap untuk diterapkan oleh tenaga edukatif, jenis kurikulum yang demikian telah bersifat resmi (ideal curriculum) yakni kurikulum yang masih berbentuk cita-cita. Kurikulum yang masih berbentuk cita-cita ini masih dikembangkan menjadi kurikulum yang berbentuk pelaksanan, atau sering dikenal dengan actual curriculum. Dalam penyusunan kurikulum tergantung pada asas organisasi, yakni bentuk penyajian bahan pelajaran atau organisatoris, diantara jenis kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Separated Subject Curriculum

Jenis kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum yang terpisah antara satu pelajaran dengan yang lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah separated subject curriculum, adalah tiap mata pelajaran tidak mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri dengan tujuan sendiri pula, dimana konsekuensinya adalah peserta didik dibebankan untuk mengambil beberapa dari masing masing pelajaran tersebut. Tyler dan Alexander menyebutkan bahwa: Jenis kurikulum ini digunakan dengan school subject dan sejak beberapa abad sehingga saat ini pun masih banyak didapatkan di berbagai lembaga pendidikan. Kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang tujuannya adalah anak didik harus menguasai bahan dari tiap tiap mata pelajaran yang telah di tentukan secara logis, sistematis dan mendalam

2. Correlated Curriculum

Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran/mata kuliah dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin lengkap. Sebagai contoh mata kuliah ilmu kalam dapat di hubungkan dengan ilmu tasawuf, teologi, begitu juga dengan mata kuliah sosial budaya dapat di hubungkan dengan pancasila.

3. Broad Fields Curriculum

Broad Fields Curriculum juga disebut sebagai kurikulum fusi, sebagaimana Taylor dan Alexander menyebutkan sebagai the broad fields curriculum subject matter. Broad field menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran/mata kuliah (subject matter) yang erat hubungannya. Sedangkan Hilba Taba mengatakan bahwa: The broad fields curriculum is essentially an effroort to automatization of curriculum by combining several sepecific areas large fields (the broads curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata pelajaran, sebagai contoh: sejarah, geografi ilmu ekonomi dan ilmu politik dapat dipersatukan menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial.

Fuaduddin dan Karya mengemukakan tentang kurikulum broad field dalam kaitannya dengan kurikulum di Indonesia. Beliau menjelaskan tentang lima macam bidang studi yang menganut broad field antara lain:

1. Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan peleburan dari mata pelajaran ilmu alam, ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu kesehatan

2. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan peleburan dari mata pelajaran bumi, sejarah, civic, hukum, ekonomi

3. Bahasa merupakan peleburan dari mata pelajaran membaca, mengarang, menyimak dan pengetahuan

4. Matematika merupakan peleburan dari berhitung, aljabar, ilmu ukur sudut, bidang dan statistik

4. Integrated Curriculum

Kurikulum terpadu (integrated curriculum) merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran.

Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individual anak didik, dan dalam perencanaan pelajaran siswa diikutsertakan. Kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar peserta didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya

3. Strategi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.

Berikut ini, terdapat beberapa karakteristik dalam pengembangan kurikulum antara lain;

• Rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan (goals and general objectives) yang jelas. Salah satu maksud utama rencana pengembangan kurikulum mengidentifikasi untuk tercapainya tujuan

• Suatu kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum.

• Rencana kurikulum yang baik, dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik, karena berdasarkan kebutuhan siswa/mahasiswa

• Rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar-mengajar, seperti tujuan, konten, aktivitas, sumber alat pengukuran, pendjadwalan dan fasilitas yang menunjang.

• Rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognetif, afektif dan psikomotorik

• Rencana kurikulum harus memberikan fleksibelitas yang memungkinkan masuknya ide-ide spontan selama terjadinya interaksi antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa dalam situasi belajar yang khusus

BAB IV

MANAJEMEN HUBUGAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

(PUBLIC OF RELATION)

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami Humas dalam pendidikan.

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Menjelaskan pengertian humas

• Menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dalam pendidikan

• Menjelaskan berbagai pendekatan-pendekatan dalam humas

1. Definisi Operasional

Public relations is the management functions that establishes and maintains mutually beneficial relationshif between an organizatio and the publics on whom its success of failure depends (Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut) (Cutlip, 2007:6)

Public relations is the management function which evaluates public attitides, identifies the policies and procedures of an individual or an organization with the public interest, and executes a program of action to earn public understanding and acceptance (Betrand R. Canfield, 1964:4) (PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap public, mengidentifikasi kebijakan dan atiurans eseorang atua organisasi demi kepentingan publik dan melaksnakan sesautu program kegiatan untuk memperoleh pengertian dan penerimaan publik)

Public relation is a management function that helps achives organizational objectives, define philosophy and facilitate organizational change. Public relatios practitioners communicate with all relevant internal and external publics to develop positive relationship and to create concistency between organizational goals and societal expectations. Public relations pratitioners develop, execute and evaluate organizational programs that promote the exchange of influence and understanding among an organization’s constituent parts and publics (Otin Baskin, et.al, 1997:5) (PR adalah fungsi manajemen yang membantu meraih tujuan organisasi, merumuskan filosofi dan memperantarai perubahan organisasi. Praktisi PR berkomunikasi dengan seluruh publik internal dan eksternal yang terkait untuk membangun hubungan positrif dan untuk menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dan harapan masyarakat. Praktisi PR mengembangkan, melaksnakan dan mengevaluasi program organisasi dengan mendorong pertukaran pengaruh dan pengertian antara bagian-bagian pokok dan publik organisasi)

Public relations is the continuing process by which management endeavors to obtains goodwill and understanding of its customers, its employees and the public at large, inwardly through self analysis and corrections, ourwardly through all means of expressions (PR adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untik memperoleh itikad baik dan pengerrrtian dari langganannya, pegawainya dan public umumnya;kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan)

Public relations is the continued process of keying policies, services and actions to be the best of interest of those individual and groups whose confidence and goodwill an individual or institutions covets and secondly, it’s the ionterpretation of these policies, services and actions to assure complete understanding and appreciation (W.Emerson Reck) (PR adalah kelanjuatan dari proses penetapan kebikajsanan, penetuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan atgar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya)

Public relations is the art of bringing about better public understanding which breeds greater public confidence for any individual or organization (Howard Bonham). (PR adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian public yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan public terhadap seseorang atau sesuatu oragnisasi atau badan)

Tujuan adalah ”membentuk goodwill, toleransi (tolerance), saling kerjasama (mutual understanding) dan saling menghargai (mutual appreciation) serta memperoleh opini public yang favorable, image yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang haronis baik hubungan kedalam (internal relations) maupun hubungan keluar (external relations)” (Ruslan, 1999:31). Bonar (1987:21) merumuskan tujuan PR adalah :

1. Public understanding (pengertian publik)

2. Public confidence ( kepercayaan publik)

3. Public support (dukungan publik)

4. Public cooperation (kerjasama publik)

• Fungsi PR antara lain

1. To ascertain and evaluate public opinion as relates to his organization (mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya)

2. To counsel executive on ways of dealing with public opinion as it exists (menasehati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul)

3. To use communication to influence public opinion (menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum)

• Kegiatan utama Public Relations :

1. Menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi

2. Berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya

3. Memantau pengetahuan, pendapat, sikap dan prilaku didalam dan diluar organisasi.

4. Menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur dan tindakan pada publi

5. Menyesuaikan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan

6. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konplik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan.

7. Membangun dan memelihara hubungan komunikasi 2 arah antara organisasi dengan publiknya

8. Menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap dan prilaku didalam dan diluar organisasi.

9. Menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya.

• Strategi Public Relations

1. Strategi persuasive memiliki ciri-ciri :

2. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya.

3. PR sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang poistif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi.

4. mendorong public untuk berperan serta dalam aktifitas perusahaan/organisasi agar tercipta perubahan sikap dan penilaian

5. perubahan sikap dan penilaian dari public dapat terjadi maka pembinaan dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar peran serta tersebut terpelihara dengan baik.

• Strategi melalui kontribusi pada tujuan dan misi perusahaan :

1. Menyampaikan fakta dan opini yang ada didalam maupun diluar perusahaan.

2. menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi secara historis

3. melakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)

• Strategi dibentuk dua komponen :

Komponen sasaranYaitu satuan atau segmen yang akan digarap (stake holder yang dipersempit menjadi public sasaran (target public)

Komponen sarana, Yaitu melalui pola dasar ‘The 3 C’s options’ yaitu :

• Conservation (mengukuhkan)

• Change (mengubah)

• Crystallization (mengkristalkan)

• Tahapan dalam proses PR (Cutlip, et.al, 1998:340) terdiri dari4 langkah antara lain :

1. Definiskan permasalahan atau kesempatan (defining the problem or opportunity), tahap ini menjawan pertanyaan ”What happening now?”

2. Perencanaan dan program (planning and programming), tahap ini menjawan pertanyaan : “What should we change or do, and say?”

3. Aksi dan komunikasi (action and communication), Tahap ini menawab pertanyaan “Who should do and say it, and when, where and how?”

4. Evaluasi program (evaluating the program), tahap terakhir menjawab pertanyaan:” how are we doing, or how did we do?”

• Dari tahapan daiats melahirkan model strategic management (Grunig and Hunt) untuk PR :

1. Tahap stakeholder

2. Tahap publik

3. Tahap isu

4. Relasi publik

• Sandra Oliver (2006) membagi strategi PR kedalam beberapa konteks. Apabila dilihat dari konteks manajemen terbagi kedalam beberapa statrategi antara lain

1. strategi komunikasi bisnis

2. Strategi sumber daya manusia

3. staretgi komunikasi pemasaran

BAB V

MANAJEMEN KONFLIK

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konflik dasar konflik dan penyebab lahirnya konflik dalam pendidikan

INDIKATOR

Setelah menyelesaikan materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

• Menjelaskan pengertian konflik

• Menjelaskan proses penyebab lahirnya konflik dan menjelaskan tingkatan konflik dalam area pendidikan

1. Pendahuluan

Dalam sebuah organisai, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerja saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang kurang baik. Demikian pula ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan, komunikasi yang tidak efektif selalu menjadi kambing hitam.

Para manajer bergantung kepada ketrampilan berkomunikasi mereka dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses perumusan keputusan, demikian pula untuk mensosialisasikan hasil keputusan tersebut kepada pihak-pihak lain. Riset membuktikan bahwa manajer menghabiskan waktu sebanyak 80 persen dari total waktu kerjanya untuk interaksi verbal dengan orang lain.

Ketrampilan memproses informasi yang dituntut dari seorang manajer termasuk kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi ketika bertindak sebagai monitor, juru bicara (Spekesperson), maupun penyusun strategi.

Sudah menjadi tuntutan alam dalam posisi dan kewajiban sebagai manajer untuk selalu dihadapkan pada konflik. Salah satu titik pening dari tugas seorang manajer dalam melaksanakan komunikasi yang efektif didalam organisasi bisnis yang ditanganinya adalah memastikan bahwa arti yang dimaksud dalam instruksi yang diberikan akan sama dengan arti yang diterima olh penerima instruksi demikian pula sebaliknya (the intended meaning of the same). Hal ini harus menjadi tujuan seorang manejer dalam semua komunikasi yag dilakukannya.

Dalam hal memanagi bawahannya, manajer selalu dihadapkan pada penentuan tuntuan pekerjaan dari setiap jabatan yang dipegang dan ditangani oleh bawahannya (role expectaties) dan konflik dapat menimbulkan ketegangan yang akan berefleksi buruk kepada sikap kerja dan perilaku individual. Manajer yang baik akan berusaha untuk meminimasasi konsukensi negatif ini dengan cara membuka dan mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif kepada setiap anggota bawahannya. Disinilah manajer dituntut untuk memenuhi sisi lain dari ketrampilan interpersonalnya, yaitu kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik.

Manajer menghabiskan 20 persen dari waktu kerja mereka berhadapan dengan konflik. Dalam hal ini, manajer bisa saja sebagai pihak pertama yang langsung terlibat dalam konflik tersebut, dan bisa saja sebagai pihak pertama yang langsung terlibat dalam konflik tersebut, dan bisa pula sebagai mediator atau pihak ketiga, yang perannya tidak lain dari menyelesaikan konflik antar pihak lain yang mempengaruhi organisasi bisnis maupun individual yang terlibat di dalam organisasi bisnis yang ditanganinya.

2. Konflik Dan Defenisinya

Konflik dapat berupa perselisihan (disagreement), adanya ketegangan (the presence of tension), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masingmasing.

• Subtantive conflicts merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur, dan pembagian jabatan pekerjaan.

• Emotional conflicts terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi (personality clashes).

3. Tingkat Konflik (Levels Of Conflict)

Konflik yang timbul dalam suatu lingkungan pekerjaan dapat dibagi dalam empat tingkatan:

• Konflik dalam diri individu itu sendiri Konflik dalam diri seseorang dapat timbul jika terjadi kasus overload jitu dimana ia dibebani dengan tanggung jawab pekerjaan yang terlalu banyak, dan dapat pula terjadi ketika dihadapkan kepada suatu titik dimana ia harus membuat keputusan yang melibatkan pemilihan alternatif yang terbaik. Perspektif di bawah ini mengidentifikasikan empat episode konflik, dikutip dari tulisan Thomas V. Banoma dan Gerald Zaltman dalam buku Psychology for Management:

1. Appriach-approach conflict, yaitu situasi dimana seseorang harus memilih salah satu di antara beberapa alternatif yang sarna baiknya.

2. Avoidance-avoidance conflict, yaitu keadaan dimana seseorang terpaksa memilih salah satu di antara beberapa alternatif tujuan yang sama buruknya.

3. Approach-avoidance conflict, merupakan suatu situasi dimana seseorang terdorong oleh keinginan yang kuat untuk mencapai satu tujuan, tetapi di sisi lain secara simultan selalu terhalang dari tujuan tersebut oleh aspek-aspek tidak menguntungkan yang tidak bisa lepas dari proses pencapaian tujuan itu sendiri.

4. Multiple aproach-avoidance conflict, yaitu suatu situasi dimana seseorang terpaksa dihadapkan pada kasus kombinasi ganda dari approach-avoidance conflict.

• Konflik interpersonal, yang merupakan konflik antara satu individual dengan individual yang lain. Konflik interpersonal dapat berbentuk substantive maupun emotional, bahkan merupakan kasus utama dari konflik yang dihadapi oleh para manajer dalam hal hubungan interpersonal sebagai bagian dari tugas manajerial itu sendiri Konflik intergrup

• Konflik intergrup merupakan hal yang tidak asing lagi bagi organisasi manapun, dan konflik ini meyebabkan sulitnya koordinasi dan integrasi dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Dalam setiap kasus, hubungan integrup harus di-manage sebaik mungkin untuk mempertahankan kolaborasi dan menghindari semua konsekuensidisfungsional dari setiap konflik yang mungkin timbul.

• Konflik interorganisasi. Konflik ini sering dikaitkan dengan persaingan yang timbul di antara perusahaan-perusahaan swasta. Konflik interorganisasi sebenarnya berkaitan dengan isu yang lebih besar lagi, contohnya persetisihan antara serikat buruh dengan perusahaan. Dalam setiap kasus, potensi terjadinya konflik melibatkan individual yang mewakili organisasi secara keseluruhan, bukan hanya subunit

• internal atau group.

4. Konflik Sebagai Suatu Proses

Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal, dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik antara lainsebagai berikut :

1. Antecedent Conditions or latent Conflict

Merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan, atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresi dapat mengawali proses konflik. Atecedent conditions dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses suatu konflik. Sebagai contoh, tekanan yang didapat departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manager penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak berkeras memenuhi keinginannya masing-masing. Disinilah dikatakan konflik bersifat laten, yaitu berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi.

2. Perceived Conflict

Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Seperti dalam kasus dia atas, bila manager penjualan dan manager produksi memiliki kebijaksanaan bersama dalam mengatasi masalah permintaan pasar yang mendesak, bukanya konflik yang akan muncul melainkan kerjasama yang baik. Tetapi jika perilaku keduanya menimbulkan perselisihan, proses konflik itu akan cenderung berlanjut.

3. Felt Conflict

Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Di sinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut.

4. Manifest Conflit

Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini; argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif.

5. Conflict Resolution or Suppression

Conflict resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengacuan (suppression) dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua beJah pihak menghindari terjadintya reaksi yang keras, atau mencoba mengacuhkan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Konflik juga dapat dikatakan selesai jika satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain.

6. Conflict Alternatif

Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi, seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimasik konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tetapi jika yang tertinggal adalah perasaan tidak enak dan ketidakpuasan, hal ini dapat menjadi kondisi yang potensial untuk episode konflik yang selanjutnya. Pertanyaan kunci adalah apakah pihak-pihak yang terlibat lebih dapat bekerjasama, atau malah semakin jauh akibat terjadinya konflik.

5. Penyebab Terjadinya Konfllk

Penyelesaian efektif dari suatu konflik seringkali menuntut agar faktor-faktor penyebabnya diubah. Penyebab terjadinya konflik dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yaitu karateristik individual, beberapa kondisi umum yang muncul diantara orang-orang dan group, serta desain dan struktur organisasi itu sendiri.

6. Karakteristik Individual

Berikut ini merupakan perbedaan individual antar orang-orang yang mungkin dapat melibatkan seseorang dalam konflik.

Nilai sikap dan Kepercayaan (Values, Attitude, and Baliefs) Perasaan kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan predisposisi untuk bertindak positif maupun negatif terhadap suatu kejadian, dapat dengan mudah menjadi sumber terjadinya konflik. Nilai-nilai yang dipegang dapat menciptakan ketegangan-ketegangan di antara individual dan group dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, ketua serikat pekerja cenderung untuk memiliki nila-inilai yang berbeda dengan para manager. Di satu sisi ketua serikat pekerja mengutamakan kesejahteraan tenaga kerja, sedangkan di sisi yang lain manager memandang maksimalisasi profit sebagai prioritas utama. Nilai juga bisa menjadi alasan kenapa orang tertarik untuk bergabung dalam suatu struktur organisasi tertentu. Orang-orang yang bekerja dalam susunan organisasi yang birokrasi memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang bekerja dalam struktur organisasi yang dinamis. Dalam organisasi birokrat, orang-orang cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap keterbukaan interprestasi, individualisme, dan nilai-nilai profesional. Mereka cenderung tidak suka berhadapan dengan informasi vang kompleks serta menilai otoritas hierarki dan kekuasaan berdasarkan posisi dalam organisasi.

Kebutuhan dan Kepribadian (Needs and Personality) Konflik muncul karena adanya perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan kepribadian setiap orang, yang bahkan dapat berlanjut kepada perseteruan antar pribadi. Sering muncul kasus di mana orang-orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan dan prestasi yang tinggi cenderung untuk tidak begitu suka bekerjasama dengan orang lain, karena mereka menganggap prestasi pribadi lebih penting, sehingga hat ini tentu mempengaruhi pihak-pihak lain dalam organisasi tersebut.

Perbedaan Persepsi (Persptual Differences) Persepsi dan penilaian dapat menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya saja, jika kita menganggap seseorang sebagai ancaman, kita dapat berubah menjadi defensif terhadap orang tersebut. Di satu sisi, ia juga nganggap kita tidak bersahabat, sehingga potensial terjadinya konflik muncul dengan sendirinya. Konflik juga dapat timbul jika orang memiliki persepsi yang salah, misalnya dengan menstereotype orang lain atau mengajukan tuduhan fundamental yang salah. Perbedaan perstual sering di dalam situasi yang samar. Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai suatu situasi mendorong persepsi untuk mengambil alih dalam memberikan penilaian terhadap situasi tersebut.

7. Faktor Situasi

Kesempatan dan Kebutuhan Barinteraksi (Opportunity and Need to Interact) Kemungkinan terjadinya konflik akan sangat kecil jika orang-orang terpisah secara fisik dan jarang berinteraksi. Sejalan dengan meningkatnya assosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat, semakin mengikat pula terjadinya konflik. Dalam bentuk interaksi yang aktif dan kompleks seperti pengambilan keputusan bersama (joint decision-making), potensi terjadinya koflik bahkan semakin meningkat.

Kebutuhan untuk Berkonsensus (Need for Consensus) Ada banyak hal di mana para manager dari departemen yang berbeda harus memiliki persetujuan bersama, hal ini menolong menekan konflik tingkat minimum. Tetapi banyak pula hal dimana tiap-tiap departemen harus melakukan konsensus bersama. Karena demikian banyak pihak yang terlibat dalam masalah-masalah seperti ini, proses menuju tercapainya konsensus seringkali didahului dengan munculnya konflik. Sampai setiap manager departemen yang terlibat setuju, banyak kesulitan yang akan muncul.

Ketergantungan satu pihak kepada Pihak lain (Dependency of One Party to Another) Dalam kasus seperti ini, jika satu pihak gagal melaksanakan tugasnya, lak yang lain juga terkena akibatnya, sehingga konflik lebih sering muncul.

Perbedaan Status (Status Differences). Apabila seseorang bertindak dalam cara-cara yang kongruen dengan statusnya, konflik dapat muncul. Sebagai contoh dalam bisnis konstruksi, para insinyur secara tipikal sering menolak ide-ide inovatif yang diajukan oleh diajukan oleh juru gambar (Draftsmen) karena meraka menganggap juru gambar memiliki status yang lebih rendah, sehingga tidak sepantasnya juru gambar menjadi sejajar dalam proses desain suatu konstruksi.

Rintangan Komunikasi (Communication Barriers). Komunikasi sebagai media interaksi diantara orang-orang dapat dengan mudah menjadi basis terjadinya konflik. Bisa dikatakan komunikasi oleh pedang bermata dua: tidak adanya komunikasi dapat menyebabkan terjadinya konflik, tetapi disisi lain, komunikasi yang terjadi itu sendiri dapat menjadi potensi terjadinya konflik. Sebagai contoh, informasi yang diterima mengenai pihak lain akan menyebabkan orang dapat mengindentifikasi situasi perbedaan dalam hal nilai dan kebutuhan. Hal ini dapat memulai konflik, sebenarnya dapat dihindari dengan komunikasi yang lebih sedikit.

Batas-batas tanggung jawab dan Jurisdiksi yang tidak jelas (Ambiguous tesponsibilites and Jurisdictions) Orang-orang dengan jabatan dan tanggung ajwab yang jelas dapat mengetahui apa yang dituntut dari dirinya masing-masing. Ketika terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan jurisdiksi, kemungkinan terjadinya konflik jadi semakin besar. Sebagai contoh, departemen penjualan terkadang menemukan dan memesan material di saat departemen produksi mengklaim bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Bagian produksi kemudian akan menuduh departemen penjualan melangkahi jurisdiksi mereka, sehingga konflik pun muncul tak henti-hentinya. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya dipenuhi permintaan pasar, hilangnya pelanggan, bahkan mogok kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, Keith & John, W. Newstrom, Human Behavior at Work : Organization Behavior, edisi bahasa Indonesia : Prilaku dalam organisasi, edisi ketujuh, alih bahasa : Agus Dharma, PT Gelora Aksara, Jakarta : 2004

Gordon, Thomas, Menjadi Pemimpin Efektif, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta : 1997

Indrawijaya, Adam, perubahan dan pengembngan orgainisasi, Penerbit Sinar Batu, Bandung :1989

Mar'at, Pemimpin dan kepemimpinan, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1983

Nawawi, Hadari, kepemimpinan Mengektifkan Organisasi. Gadjah Mada University Press,Yogyakarta : 2003

Robbins, Stephen P, Prilaku Organisasi, edisi bahasa Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta :1996

Said, M.Mas'ud, Kepemimpinan:Pengembangan organisasi, team buiding dan prilaku inovatif,(Makalah) 2006.

S. Pamudji, Kemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara,Jakarta : 1995

Siagian, Sondang P. Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta :1978

Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta :1995

Stogdiil, Ralph M., A handbook of leadership, The free Press, New York, Collier Macmillan Publisher, London,1974

Toha, Miftah Pembinaan Organisasi, proses diagnosa dan intervensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.

Weiss, Donald. H. Effective Team Building, edisi bahasa Indonesia, alih bahasa : Budijanto, Binarupa aksara (Batam)

Burhanuddin,Yusak.2005.Administrasi pendidikan.Bandung:Pustaka setia

Purwanto, Ngalim.2007. Administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan.Bandung:PT Remaja Rosda Karya

Tsauri,Sofyan.2007.Administrasi dan supervisi pendidikan.Jember:Center for society studies

Schermerhom, Jr, John R., James G. Hunt and Richard N. Osborn, Managing Organizational Behavior, John Wiley & Sons,lnc., New York, 1985.

Tosi, Henry L. John R. Rizzo,and Stephen J. Carrol. Managing Organizational Behavoir, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1986.

Bendell, Tony, and Boulter, Louise, and Kelly, John, 1993, Benchmarking for Competitive Advantage, Pitman Publishing, London, United Kingdom.

Chapman, Judith (ed), 1990, School-Based Decision-Making and Management, The Falmer Press, Hampshire, United Kingdom.

Dikmenum, 1999, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

................., 1998, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

Pascoe, Susan and Robert, 1998, Education Reform in Australia: 1992-97 (a Case Study), The Education Reform and Management Series, Education-World Bank, Australia.

Roger, Everett M.,1995, Diffusion of Innovations, The Free Press, New New York, USA.

Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, 1991, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI, PT. Grasindo, Jakarta.

Suseno, Muchlas, 1998, Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 (makalah hasil analisis dari Accelerated Learning for 21st Century oleh Colin Rose and Malcolm J. Nicholl), Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Jakarta

Tim Teknis Bappenas, 1999, School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta.

Victorian's Departement of Education, 1997, Developing School Charter: Quality Assurance in Victorian Schools, Education Victoria, Melbourne, Australia.